Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan lingkungan baik biotik maupun abiotik supaya tidak terjadi kerusahan atau punah. Perubahan lingkungan alami yang dilakukan oleh manusia perlu dilakukan analisa tersendiri menggunakan Analisa Dampak Lingkungan yang di monitor langsung oleh pemerintah dan Kementerian Kehutanan. Lingkungan hidup yang alami kalau sudah rusak tidak dapat diperbaiki kembali, kalaupun bisa akan memakan waktu yang lama. Lingkungan Hidup perlu penanganan khusus dalam pengelolaanya terlebih dalam era industrialisasi seperti saat ini,sebagai contoh kerusakan ekosistem mangrove yang menjadi tempat reproduksi dan pertumbuhan ikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat daerah setempat. Kementerian Lingkungan Hidup yang dikepalai langsung oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kementerian LH saat ini sedang membuka Lowongan Kerja Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2013 dengan kualifikasi sebagai berikut:
Persyaratan:
Putera dan PuteriUsia maksimal 35 tahunWarga Negara IndonesiaBertakwa kepada Tuhan Yang Maha EsaMemiliki Integritas yang tinggiTidak berkedudukan sebagai PNS atau TNI PolriTidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politikTidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanBerkelakuan baikSehat jasmani dan rohaniPenempatan di di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Balinusa dan PapuaAnda lulusan universitas swasta maupun negeri yang tertarik dengan Lowongan 2013 September diatas, segera daftarkan diri anda melalui alamat dibawah ini:
Sekreataris Kementerian Lingkungan Hidup 2013
Email: rekrutmen@menlh.go.id
http://www.menlh.go.id
Informasi dan tatacara pendaftaran silahkan lihat disini
Kementerian Dalam Negeri adalah lembaga tinggi di pemerintahan Indonesia yang bekerja menangani urusan dalam negeri seperti masalah agama, sosial, kesehatan, pendidikan dan budaya. KEMENDAGRI di pimpin oleh seorang menteri yang dipilih dan di berhentikan oleh Presiden melalui hak Prerogratifnya. Kemenhan, Kemenlu bersama Kemendagri juga dapat menggantikan posisi Presiden atau Wakil presiden jikalau suatu saat keduanya atau salah satu tidak dapat mengemban tugas kenegaraan, seperti sakit, mangkat atau berhalangan lain. 
Kementerian Pekerjaan Umum merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang struktur dan infrastruktur umum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya kementerian ini didukung oleh beberapa kementerian seperti kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan hidup yang kaitannya dengan kelestarian secara umum. Permasalahan utama yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian PU adalah mengatasi kemacetan dan banjir diJakarta, kerusakan tanggul jalan dan sistem drainase yang buruk menyebabkan Jakarta menjadi langganan banjir setiap tahunnya. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Kementerian yang disingkat Kemendikbud ini merupakan salah satu badan yang ikut serta dalam usaha tujuan nasional Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini pemerintah mewajibkan seluruh anak didik untuk menempuh pendidikan wajib selama 12 tahun atau minimal sampai jenjang SLTP. Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Menteri Sosial telah menerapkan pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu baik di tingkat kota sampai tingkat daerah yang semuanya dibiayaai oleh pemerintah. 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah salah satu kementerian yang bertugas mambantu Presiden dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pada daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah yang memiliki kondisi ekonomi, sosial dan budaya kurang maju kalau dibandingkan dengan daerah-daerah Dalam Negeri lain, daerah tertinggal di Indonesia sendiri banyak di jumpai di wilayah Indonesia bagian timur atau sekitar 185 kabupaten. Masyarakat daerah tertinggal umumnya masih primitif, tidak adanya sosialisasi kemasyarakatan dan umumnya mereka buta huruf, jauh tertinggal dari kehidupan modern yang layak. 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sering disingkat KEMENHUKAM merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang mengurus masalah hak-hak kodrat manusia sebagai makluk sosial dan mahluk yang berketuhanan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia diatur oleh UUD 45 pasal 28A sampai Pasal 28J dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia supaya merasa aman, tentram dan dalam melaksanakan kehidupan sebagai makluk sosial yang bermasyarakat. Menurut Undang-Undang dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, dengan Kementerian Sosial, Kejaksaan RI serta Kementerian terkait secara Vertikal dari atas ke bawah. 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang bergerak dalam usaha penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan dari sektor ekonomi. Kemenko Kesra dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dimonitor langsung oleh Presiden melalui kebijakan-kebijakan yang dimiliki sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Dalam rangka menjalankan amanat UUD 45 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berusahan menciptakan Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera dengan bantuan dari beberapa lembaga kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Perumahan Rakyat. 
Kementerian Perhubungan Indonesia adalah satu-satunya lembaga kementerian di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi. Sarana transportasi yang baik dan aman menjadi prioritas utama dari kementerian ini supaya tercipta suasana aman dan nyaman dalam bepergian maupun berkendara. KEMENHUB membawahi empat bidang transportasi di Indonesia yaitu transportasi laut, udara, darat dan Daerah Operasional Kereta Api yang semuanya masuk dalam Rencana Strategis Kementerian setiap lima tahun sekali. 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga di pemerintah indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan kaum wanita dan anak dalam masalah kesetaraan gender. Golongan ini sering mendapat perlakuan tidak adil baik dari aspek pemerintah maupun dari kaum pria yang bersikap semena-mena yang melanggar Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan amanat Undang-Undang, kementerian langsung bertanggung jawab kepada presiden akan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama. Menteri perlindungan anak dan perempuan di jabat oleh Linda Amalia Sari yang sekaligus istri dari mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar. 