Mahkamah Agung RI adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang tugasnya membawahi empat macal peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. MA bekerja secara independen tidak memihak pada suatu lembaga ataupun kementerian apapun. Mahkamah Agung melaksanakan tugas kenegaraannya melalui pengawasan jalannya peradilan Dalam Negeri, membuat keputusan peradilan pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan dan memerikasa calon lembaga tinggi, kepala negara dan gubernur perusahaan BUMN mengenai jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya merupakan lembaga tinggi dalam bidang peradilan, memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MA sedang membuka Seleksi Kerja dengan kualifikasi sebagai berikut:
CPP peradilan umum dan tata usahaS1 Syariah, ilmu hukum, Jinayah, muamalahS1 Syariah, ilmu hukum, Jinayah, muamalah, ahwal syakhshiah
Persyaratan:
Pria atau WanitaIPK minimal 2,75Usia maksimal 35 tahunBertaqwa kepada Tuhan Yang Maha EsaBerkelakuan baikTidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanBelum pernah diberhentikan dari pekerjaanTidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri SipilTidak menikah dengan warga negara asingRekrutmen Calon PNS Mahkamah Agung 2013 dilakukan secara online melalui alamat http://www.mahkamahagung.go.id paling lambat 20 September, dan berkas lamaran dikirim melalui alamat:
PO BOX 2999 JKP 10029
Keterangan lokasi ujian silahkan lihat disini Description: Penerimaan CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru September 2013 Rating: 4.5 Reviewer: Situs Duakerja ItemReviewed: Penerimaan CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru September 2013
Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan badan yang mengawasi jalannya pemilihan umum di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. BAWASLU bekerja mengawasi proses dalam pemilu baik ditingkat pusat maupun daerah supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan banyak pihak. Belakangan ini banyak terjadi kejanggalan dan protes keras dari salahsatu pihak yang mencium bau kecurangan dalam proses pemilihan umum kepala daerah. Kecemburuan sosial dan kecurangan dimulai dari start kampanye yang tidak sehat bahkan permainan uang untuk membeli pemilih demi memenangkan Pemilu.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan lingkungan baik biotik maupun abiotik supaya tidak terjadi kerusahan atau punah. Perubahan lingkungan alami yang dilakukan oleh manusia perlu dilakukan analisa tersendiri menggunakan Analisa Dampak Lingkungan yang di monitor langsung oleh pemerintah dan Kementerian Kehutanan. Lingkungan hidup yang alami kalau sudah rusak tidak dapat diperbaiki kembali, kalaupun bisa akan memakan waktu yang lama. Lingkungan Hidup perlu penanganan khusus dalam pengelolaanya terlebih dalam era industrialisasi seperti saat ini,sebagai contoh kerusakan ekosistem mangrove yang menjadi tempat reproduksi dan pertumbuhan ikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat daerah setempat. 

Kementerian Dalam Negeri adalah lembaga tinggi di pemerintahan Indonesia yang bekerja menangani urusan dalam negeri seperti masalah agama, sosial, kesehatan, pendidikan dan budaya. KEMENDAGRI di pimpin oleh seorang menteri yang dipilih dan di berhentikan oleh Presiden melalui hak Prerogratifnya. Kemenhan, Kemenlu bersama Kemendagri juga dapat menggantikan posisi Presiden atau Wakil presiden jikalau suatu saat keduanya atau salah satu tidak dapat mengemban tugas kenegaraan, seperti sakit, mangkat atau berhalangan lain. 








Kementerian Pekerjaan Umum merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang struktur dan infrastruktur umum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya kementerian ini didukung oleh beberapa kementerian seperti kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan hidup yang kaitannya dengan kelestarian secara umum. Permasalahan utama yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian PU adalah mengatasi kemacetan dan banjir diJakarta, kerusakan tanggul jalan dan sistem drainase yang buruk menyebabkan Jakarta menjadi langganan banjir setiap tahunnya.